Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian segera menangkap preman yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kerap meminta jatah tunjangan hari raya (THR) secara paksa. Menurut politisi PKB ini, aksi premanisme tersebut sudah lama meresahkan masyarakat, bahkan instansi pemerintah dan pengusaha pun menjadi korban pemerasan.
"Mereka ini merasa seperti penguasa wilayah, seenaknya melakukan pemalakan," tegas Abdullah, Sabtu (22/3). Ia menambahkan, menjelang hari raya, aksi premanisme ini semakin marak. Sasarannya beragam, mulai dari lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik, hingga toko-toko kecil.
"Tahun ini, karena banyaknya aksi yang terekam dan viral di media sosial, aksi mereka menjadi sorotan publik dan mendapat kecaman luas," lanjut Abdullah. Ia menekankan bahwa aksi ini bukan hanya terjadi di satu daerah, melainkan tersebar di beberapa lokasi, bahkan sering disertai kekerasan jika korban menolak permintaan mereka.
"Mereka kerap membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan. Ini premanisme murni yang tak bisa dibiarkan," tegasnya. Abdullah mendesak kepolisian untuk membentuk posko pengaduan agar masyarakat yang menjadi korban berani melapor. Menurutnya, para pelaku sudah jelas melakukan tindak pidana pemerasan dan kekerasan.
"Polisi harus bertindak tegas. Kasus preman berkedok ormas yang meminta THR di Bantar Gebang, Bekasi, yang videonya viral dan pelakunya sudah ditangkap, menjadi contoh bagaimana polisi harus merespon laporan masyarakat," pungkas Abdullah. Ia juga menyinggung kasus-kasus serupa yang melibatkan ormas seperti Laskar Merah Putih dan LSM Gerhana yang juga ramai diberitakan di media sosial.
