Jakarta, 13 Februari – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menolak gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Putusan ini mengukuhkan status tersangka Hasto dalam kasus dugaan suap Harun Masiku.
Hakim Djuyamto menyatakan gugatan praperadilan Hasto tidak dapat diterima. Dengan demikian, proses hukum terhadap Hasto, yang ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024, akan berlanjut. Ia sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan status tersangka.
Lahatsatu menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan Hasto diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Harun Masiku. Penetapan status tersangka tersebut, menurut Setyo, berdasarkan gelar perkara pada 20 Desember lalu. "Selama penyidikan berkas perkara Harun Masiku dan upaya pencarian DPO-nya berlangsung, penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) dan saudara DTI (seseorang yang disebut sebagai orang kepercayaan Hasto) dalam perkara tersebut," ungkap Setyo.
Harun Masiku, mantan caleg PDI Perjuangan yang telah buron selama lima tahun, diduga terlibat dalam kasus suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang telah meninggal dunia. Wahyu Setiawan telah divonis bersalah dan menjalani hukuman, sementara Harun Masiku, yang diduga menyediakan uang pelicin sekitar Rp 850 juta, hingga kini masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).
