Washington D.C. – Pengambilalihan Kantor Manajemen Personalia (OPM) Amerika Serikat oleh Elon Musk telah menimbulkan gelombang kejut di pemerintahan. Mandat khusus dari Presiden Trump untuk merampingkan birokrasi, Musk langsung bertindak tegas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan membatasi akses mereka ke data sensitif.
Langkah kontroversial ini mengarahkan sorotan pada keamanan data jutaan pegawai federal. Sumber anonim di OPM mengungkapkan bahwa akses sejumlah pejabat senior ke sistem Enterprise Human Resources Integration—yang menyimpan informasi pribadi seperti nomor Jaminan Sosial, alamat, dan gaji—telah diblokir. "Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan sistem komputer dan data ini. Ini sangat mengkhawatirkan karena tidak ada pengawasan," ungkap salah satu sumber kepada Reuters.
Meskipun akses email dan fungsi dasar tetap berjalan, hilangnya akses ke data utama memicu kekhawatiran akan potensi kebocoran dan serangan siber. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Musk, OPM, maupun Gedung Putih terkait langkah drastis ini.
Memo internal yang beredar di kalangan PNS menunjukkan upaya sistematis untuk mengurangi jumlah pegawai. Tawaran pengunduran diri dengan kompensasi menarik, bahkan disarankan untuk berlibur, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan etika proses ini. Don Moynihan, Profesor di Ford School of Public Policy, University of Michigan, menyoroti kurangnya pengawasan Kongres atas kebijakan OPM di bawah kepemimpinan Musk. "Tindakan ini membuat siapa pun di luar lingkaran Musk di OPM sulit mengetahui apa yang sedang terjadi," ujarnya.
Dominasi tim Musk di OPM semakin kentara. Sejumlah mantan karyawan perusahaan milik Musk kini menduduki posisi kunci di OPM, menciptakan suasana yang digambarkan oleh seorang pegawai sebagai "pengambilalihan yang bermusuhan." Pemindahan pejabat senior, seperti Kepala Manajemen OPM Katie Malague, menunjukkan perombakan besar-besaran di dalam OPM. Fenomena serupa juga terjadi di Departemen Keuangan AS, di mana pejabat karier tertinggi dipaksa mundur setelah berselisih dengan tim Musk.
Tokoh-tokoh kunci dalam tim Musk di OPM antara lain Brian Bjelde (mantan insinyur SpaceX), Amanda Scales (mantan pegawai Musk, kini Kepala Staf OPM), dan Riccardo Biasini (mantan insinyur Tesla). Instruksi dari tim Musk untuk mengidentifikasi pegawai dalam masa percobaan, yang disampaikan melalui email resmi Amanda Scales, menunjukkan kontrol yang ketat atas seluruh struktur OPM.
Meskipun Pelaksana Tugas Kepala OPM, Charles Ezell, terus menerbitkan memo kepada pegawai, termasuk tawaran pengunduran diri, banyak pegawai mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah memo tersebut tersebar di publik. "Kami mengetahuinya bersamaan dengan dunia luar. Tidak ada transparansi di sini," ungkap salah satu pejabat OPM.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius tentang pengaruh Musk dalam pemerintahan Trump dan dampak jangka panjangnya terhadap birokrasi federal. Kejelasan dan transparansi sangat dibutuhkan untuk meredakan kekhawatiran publik mengenai keamanan data dan masa depan OPM.
