Jakarta – Lagu kontroversial "Bayar Bayar Bayar" ciptaan band Sukatani memantik perdebatan publik. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Fadli Zon, menyatakan dukungannya terhadap kebebasan berekspresi, namun menekankan pentingnya batasan agar tidak merugikan institusi tertentu.
"Pemerintah mendukung kebebasan berekspresi, tetapi ada batasannya. Kita harus menghindari hal-hal yang menyangkut SARA dan yang berpotensi merugikan institusi," tegas Fadli Zon saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jumat (22/2).
Fadli menjelaskan, kritik terhadap oknum diperbolehkan, namun perlu diwaspadai jika kritik tersebut berujung pada generalisasi dan mencederai citra sebuah institusi. "Kritik terhadap individu atau oknum tidak masalah. Namun, jika kritik tersebut menyamaratakan seluruh anggota institusi, itu yang menjadi masalah. Bayangkan jika pers digeneralisasi negatif, pasti wartawan akan protes," imbuhnya.
Sebelumnya, band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah ini telah meminta maaf kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui video di media sosial. Dua personel band, Muhammad Syifa Al Lufti (Alectroguy) dan Novi Citra Indriyati (Twister Angel), menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan seluruh anggota Polri atas lirik lagu "Bayar Bayar Bayar" yang dianggap menyinggung institusi tersebut.
Dalam video permintaan maaf tersebut, Alectroguy menjelaskan bahwa lagu tersebut sebenarnya ditujukan untuk oknum polisi yang melanggar aturan. Ia juga menyatakan lagu tersebut telah dihapus dari platform Spotify dan meminta pengguna media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu "Bayar Bayar Bayar". "Kami meminta maaf atas lirik ‘bayar polisi’ yang telah viral. Kami imbau semua pengguna media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu ini," ujar Alectroguy. Permintaan maaf ini menunjukkan upaya band Sukatani untuk meredam kontroversi yang ditimbulkan oleh lagu mereka.
