Jakarta – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk menunda retret kepala daerah di Akmil, Magelang, tak menyurutkan niat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, untuk tetap hadir. Rano menegaskan akan mengikuti acara penutupan retret pada 27 Februari mendatang. "Oh iya (mengikuti retret di Magelang). Saya diundang pada 27 Februari," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/2).
Ia menjelaskan bahwa instruksi penundaan dari Megawati belum dicabut, namun menekankan bahwa instruksi tersebut bersifat menunda, bukan melarang. "Ingat, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang," imbuhnya. Rano bahkan membuka peluang dirinya dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk mengikuti retret gelombang kedua yang akan digelar Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, terkait ketidakhadiran Pramono Anung dalam retret gelombang pertama pada Jumat (21/2), Rano Karno meminta awak media untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada DPP PDI Perjuangan. Sebelumnya, Pramono Anung sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti retret, mengingat pentingnya materi yang akan dibahas, termasuk arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Lahatsatu melaporkan bahwa Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan surat instruksi penundaan retret bagi kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut dikeluarkan menyusul dinamika politik nasional terkini, termasuk penahanan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh KPK. Surat tersebut juga menegaskan wewenang Ketua Umum partai dalam pengambilan keputusan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir dalam retret tersebut. Dari total 503 kepala daerah yang diundang, hanya 456 yang hadir. Bima menjelaskan bahwa beberapa kepala daerah berhalangan hadir karena sakit, sementara yang lainnya telah mengirimkan surat pemberitahuan. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah atau perwakilannya dalam retret tersebut guna menjamin keselarasan program pemerintah pusat dan daerah.
