Jakarta, 21 Februari – Partai Golkar mengambil langkah tegas dengan mewajibkan seluruh kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Keputusan ini diambil tanpa mengindahkan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya menunda retret serupa menyusul penahanan Sekretaris Jenderal mereka oleh KPK.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan kewajiban tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat. Ia menekankan konsekuensi akan dijatuhkan kepada kader yang membangkang. "Jadi kalau dalam bahasa agama itu wajib hukumnya, ada konsekuensi bagi kader yang tidak mengikuti," tegas Idrus.
Meskipun menyadari penundaan retret PDIP, Idrus menyatakan Golkar menghormati keputusan internal partai lain dan tidak ingin ikut campur. Namun, retret bagi kader Golkar tetap berjalan sebagai program penting untuk meningkatkan profesionalitas kepala daerah.
"Retret ini semacam orientasi kerja," jelas Idrus. Menurutnya, kegiatan ini krusial untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tugas dan fungsi kepala daerah, termasuk penganggaran dan perolehan daerah.
Langkah Golkar ini bertolak belakang dengan PDIP yang menunda retret kadernya di Magelang melalui surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta para kepala daerah dan wakilnya untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut. Penundaan ini dipicu penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK, yang oleh Megawati disebut sebagai kriminalisasi.
