lahatsatu.com – Upaya ambisius Indonesia dalam menekan emisi karbon guna mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) menghadapi tantangan finansial yang sangat besar. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengungkapkan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan suntikan dana yang fantastis, yang diproyeksikan mencapai angka US$ 472,6 miliar atau setara dengan Rp 8.000 triliun untuk periode 2021 hingga 2035.
Mengingat besarnya angka tersebut, ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai bukan solusi yang realistis. Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa mustahil bagi pemerintah untuk memikul beban biaya tersebut sendirian jika hanya mengandalkan kas negara.
"Butuh dananya itu sekitar US$ 472 miliar. Banyak, sekitar Rp 8.000-an triliun. Kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, tidak akan pernah tercapai," ujar Joko dalam sebuah pertemuan media di Bogor, Jumat (2/10/2026).
Joko menekankan bahwa isu emisi karbon bukan sekadar persoalan domestik Indonesia, melainkan tanggung jawab kolektif global. Menurutnya, jika Indonesia berhasil mengelola sumber emisi dengan baik, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh penduduk bumi. Oleh karena itu, sangat tidak adil jika beban pembiayaannya hanya dibebankan kepada APBN atau APBD milik Indonesia.
Ia mengkhawatirkan munculnya fenomena free rider, di mana negara-negara lain menikmati udara bersih dan stabilitas iklim hasil kerja keras Indonesia, namun tidak memberikan kontribusi finansial yang sepadan. Menurutnya, Indonesia harus cerdas dalam menavigasi diplomasi lingkungan agar mendapatkan kompensasi global yang layak.
"Kalau kita bisa mengelola sumber emisi ini, yang menikmati seluruh dunia. Bayangkan, yang menikmati seluruh dunia tapi sumber pembiayaannya APBN. Yang enak siapa? Seluruh dunia," tambah Joko.
Lebih lanjut, Joko menyoroti pentingnya keterlibatan negara-negara maju, terutama negara-negara di kawasan Skandinavia atau Nordik. Mengingat letak geografis mereka yang dekat dengan kutub, negara-negara tersebut seharusnya memiliki kepentingan langsung terhadap isu perubahan iklim. Jika suhu bumi terus meningkat, pencairan es di kutub akan semakin cepat, yang pada akhirnya mengancam stabilitas iklim global.
Oleh karena itu, Indonesia didorong untuk lebih proaktif dan cerdas dalam memanfaatkan berbagai skema pendanaan global. Keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan "pekerjaan rumah" terkait perubahan iklim ini akan menjadi kunci bagi keberlangsungan hidup masyarakat dunia di masa depan.
