lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat benteng pertahanan finansial dalam menghadapi ancaman bencana alam yang kian dinamis. Melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dana abadi yang dikhususkan untuk penanggulangan bencana kini telah menembus angka fantastis, yakni sebesar Rp 8,3 triliun. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini diproyeksikan menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas ekonomi saat terjadi krisis akibat bencana.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, mengungkapkan bahwa pengelolaan dana ini tidak lepas dari tingginya kepercayaan dunia internasional. Reputasi global yang dimiliki BPDLH dalam hal tata kelola yang transparan membuat pemerintah merasa yakin untuk menitipkan dana APBN di lembaga tersebut. Menurutnya, kepercayaan dari para donor global menjadi modal utama bagi BPDLH untuk membuktikan bahwa pengelolaan dana kebencanaan di Indonesia dilakukan dengan standar governance yang mumpuni.
Penting untuk dipahami bahwa dana pokok sebesar Rp 8,3 triliun tersebut bersifat abadi. Artinya, uang tersebut tidak boleh digunakan secara langsung untuk keperluan operasional atau bantuan darurat secara instan. Strategi yang dijalankan BPDLH adalah menginvestasikan dana tersebut agar menghasilkan imbal hasil yang berkelanjutan. Keuntungan dari hasil investasi inilah yang nantinya akan digunakan bersama pemerintah untuk mendanai berbagai program ketahanan bencana serta upaya pemulihan pascabencana.
Salah satu terobosan konkret yang telah berjalan adalah skema Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) yang dimulai sejak tahun 2025. Skema ini merupakan bentuk transfer risiko yang cerdas. Dalam mekanisme ini, BPDLH berperan membayar premi asuransi untuk aset-aset negara yang rentan. Ketika bencana melanda, klaim asuransi atau payout akan cair, dan dana tersebut dapat langsung dialokasikan untuk proses rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur yang rusak.
Saat ini, cakupan asuransi tersebut telah menyentuh beberapa instansi penting. Kementerian Sekretariat Negara telah mengasuransikan Istana Presiden, sementara Kementerian Agama mulai mengamankan seluruh aset madrasah dan sekolah keagamaan di bawah naungannya. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga turut serta dalam melindungi gedung-gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar layanan kesehatan tetap bisa berjalan meski dalam situasi darurat.
Meski saat ini masih terbatas pada beberapa kementerian, Joko optimis bahwa cakupan perlindungan ini akan meluas secara masif. Pada tahun 2027, diprediksi lebih dari 20 kementerian akan bergabung dalam skema ini. Target jangka panjangnya adalah memperluas objek yang dilindungi, tidak hanya sebatas gedung, tetapi juga infrastruktur vital seperti jembatan, jalan raya, hingga pelabuhan. Dengan sistem pooling fund bencana yang semakin matang, Indonesia diharapkan memiliki kesiapan finansial yang lebih tangguh dalam menghadapi segala kemungkinan bencana di masa depan.
