Jakarta, 9 Februari – Pemerintah memastikan komitmennya dalam mencapai swasembada pangan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,6 triliun. Dana tersebut, menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, akan segera dicairkan untuk membangun infrastruktur penyimpanan gabah guna menunjang program tersebut. Pernyataan ini disampaikan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (9/2).
Amran menegaskan harga gabah petani pada panen raya 2025 mendatang tidak boleh kurang dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, yakni Rp6.500 per kilogram. Ia menekankan pentingnya menjaga harga gabah agar tidak jatuh di bawah angka tersebut, misalnya ke Rp5.500 per kilogram. Amran juga menyebutkan bahwa Presiden telah menginstruksikan pemerintah untuk membeli gabah petani minimal dengan harga tersebut.
Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, menyatakan kesiapan Bulog menyerap gabah sebanyak 3 juta ton selama panen raya Januari, Maret, dan April. Bulog, kata Novi, akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Ia juga berharap sinergi yang kuat dengan Kementerian Pertanian menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Bulog, mengamini pernyataan tersebut. Ia menegaskan harga pembelian gabah harus sesuai dengan HPP yang telah disepakati, yaitu Rp6.500 per kilogram.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pembaruan kebijakan HPP GKP bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong peningkatan produksi. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan produsen pangan mendapatkan harga yang layak atas hasil kerja keras mereka. Pembaruan HPP juga diharapkan memperkuat cadangan beras pemerintah.
