lahatsatu.com – Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar dalam mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran. Salah satu strategi utama yang akan ditempuh adalah dengan melibatkan seluruh elemen kekuatan negara, mulai dari jajaran TNI dan Polri hingga masyarakat sipil, untuk melakukan pendataan langsung di lapangan. Langkah ini diambil guna memastikan data warga yang berhak menerima bantuan sosial menjadi lebih akurat dan valid.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa proses pemadanan data lintas kementerian dan lembaga saat ini sedang menjadi fokus utama. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak bukan sekadar tugas administratif, melainkan sebuah gerakan nasional yang diinstruksikan langsung oleh Presiden untuk memperbaiki sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.
"Kita akan melibatkan TNI, Polri, Kementerian Agama, hingga penyuluh pertanian. Ini adalah gerakan nasional yang sangat baik untuk memastikan akurasi data," ujar Luhut saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Salah satu tantangan terbesar dalam pendataan bansos selama ini adalah sulitnya menjangkau wilayah-wilayah terpencil, pelosok pegunungan, serta daerah yang minim akses komunikasi. Untuk mengatasi kendala geografis tersebut, pemerintah akan menginstruksikan personel yang memiliki mobilitas tinggi di tingkat akar rumput untuk turun tangan.
Luhut menjelaskan bahwa personel seperti Babinsa dari TNI dan Bhabinkamtibmas dari Polri, bersama aparatur desa dan ASN yang bertugas di daerah terluar, akan menjadi ujung tombak pengumpul data. Mereka diharapkan mampu menjangkau warga di kampung-kampung yang sulit diakses oleh masyarakat umum yang hanya mengandalkan perangkat ponsel pintar.
"TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pegawai di daerah pegunungan dan kampung-kampung yang sulit dijangkau, mereka akan turun langsung sebagai agen pendataan," tegas Luhut.
Tak hanya mengandalkan aparat negara, pemerintah juga membuka pintu lebar bagi masyarakat sipil untuk ikut berkontribusi. Warga yang memiliki kepedulian sosial didorong untuk menjadi relawan atau agen pendataan di lingkungan mereka masing-masing. Hal ini bertujuan agar beban pendataan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif.
Target ambisius telah ditetapkan oleh pemerintah. Luhut menargetkan jumlah data warga penerima bansos yang terkumpul bisa mencapai angka 48 hingga 50 juta orang pada akhir tahun ini. Saat ini, progres pendataan baru mencapai angka sekitar 5,5 hingga 6 juta orang.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah merancang skema kerja massal. Dengan asumsi terdapat 500 ribu agen pendata yang bergerak serentak, di mana setiap agen hanya perlu mendata dua orang per hari, maka dalam satu bulan saja, sebanyak 30 juta data baru dapat terkumpul.
"Sekarang baru sekitar 6 juta. Itulah mengapa kita buat gerakan ramai-ramai ini agar angkanya cepat naik. Jika kita punya 500 ribu agen dan tiap orang mengambil dua data per hari, maka dalam sehari kita dapat satu juta data. Dalam 30 hari, kita bisa mencapai 30 juta orang," pungkasnya optimis.
