lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah bersiap meluncurkan serangkaian kebijakan strategis guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun mendatang. Salah satu fokus utama yang menjadi sorotan adalah perluasan kesempatan kerja melalui Program Magang Nasional dan penguatan sektor vokasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian program stimulus ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pada tahun depan, masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.
"Direktif Bapak Presiden untuk program tahun depan yang diharapkan ini bisa dimulai pada bulan Januari, yaitu Magang Nasional dengan kuota 150.000 peserta. Selain itu, program vokasi nasional juga akan dilanjutkan untuk 300.000 peserta," ujar Airlangga saat memberikan laporan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Dalam Program Magang Nasional, pemerintah tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga menjamin kesejahteraan peserta. Para peserta magang nantinya akan mendapatkan uang saku yang besarannya setara dengan upah minimum. Sementara itu, program vokasi nasional akan difokuskan pada pemberian pelatihan intensif, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan kerja bagi para pesertanya sepanjang tahun 2027.
Tak hanya soal ketenagakerjaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk meringankan beban masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk gaji maksimal Rp 10 juta per bulan. Kebijakan ini rencananya akan menyasar pekerja di seluruh sektor mulai Januari hingga Desember 2027.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini berada di angka Rp 54 juta per tahun. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor inflasi dan kenaikan upah minimum agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Di sektor perumahan, pemerintah berencana memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah dengan rentang harga Rp 2 hingga Rp 5 miliar. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menyiapkan fasilitas KPR bersubsidi dengan bunga tetap sebesar 6% untuk pembelian rumah pertama.
Untuk perlindungan tenaga kerja, akan ada relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan berupa diskon 50% bagi peserta bukan penerima upah. Selain itu, manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga akan ditingkatkan, di mana pekerja dengan gaji di bawah Rp 2,3 juta akan mendapatkan manfaat sebesar 100% upah.
Terakhir, pemerintah juga akan memperkuat industri perhiasan dengan menurunkan standar pembebasan PPN logam mulia dari kandungan 99,99% menjadi 99%, guna mempermudah pelaku usaha di sektor tersebut.
