lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia kini tengah melakukan langkah besar untuk mengubah wajah tenaga kerja kita di kancah internasional. Melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), pemerintah mulai mempererat sinergi dengan dunia pendidikan guna mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya sekadar bekerja, tetapi memiliki daya saing global yang tinggi.
Langkah nyata ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian P2MI dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Kolaborasi strategis ini akan melahirkan "Migrant Center UKI", sebuah pusat pengembangan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang mencakup pelatihan bahasa, peningkatan kompetensi teknis, sertifikasi profesi, hingga pendampingan penempatan dan perlindungan.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menegaskan bahwa pembentukan kementerian ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari transformasi besar dalam tata kelola pekerja migran. Jika sebelumnya fungsi regulator dan operator terpisah, kini Kementerian P2MI memegang kendali penuh baik sebagai regulator maupun operator untuk urusan penempatan dan perlindungan.
"Sekarang, urusan pekerjaan ke luar negeri, baik itu program magang maupun bekerja secara profesional, menjadi wewenang penuh Kementerian P2MI. Kami adalah focal point utama bagi seluruh urusan pekerja migran Indonesia," tegas Mukhtarudin.
Lebih lanjut, Mukhtarudin menekankan pentingnya perubahan paradigma. Pemerintah ingin menggeser citra pekerja migran Indonesia yang selama ini identik dengan pekerjaan berkeahlian rendah (low skill), menjadi tenaga kerja yang memiliki keterampilan menengah hingga tinggi (middle-high skill).
"Pemikiran kita harus naik kelas. Saat ini, sudah banyak tenaga profesional, sarjana, hingga ahli teknik (engineering) asal Indonesia yang sukses berkarier di luar negeri. Kita ingin tren ini terus meningkat," tambahnya.
Namun, tantangan besar masih membentang, terutama mengenai kesenjangan antara kualitas lulusan pendidikan nasional dengan kebutuhan pasar kerja global. Menurut Mukhtarudin, kendala utama yang sering ditemui adalah penguasaan bahasa asing dan ketersediaan sertifikasi profesi yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, kolaborasi dengan lebih dari 40 perguruan tinggi melalui pengembangan Migrant Center menjadi kunci untuk menjembatani celah tersebut.
Menanggapi hal ini, Rektor UKI Prof. Angel Damayanti menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh program pemerintah. Ia menyebutkan bahwa UKI telah memiliki infrastruktur pendukung seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), pusat bantuan hukum, hingga jaringan kerja sama internasional yang kuat.
"Kami sudah memiliki pengalaman mengirim lulusan keperawatan ke Jepang dan Jerman. Melalui Migrant Center ini, kami ingin memastikan mahasiswa tidak hanya lulus membawa gelar, tetapi juga memiliki akses nyata ke dunia kerja internasional," ujar Prof. Angel.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi persoalan pengangguran terdidik, sekaligus memastikan setiap pekerja migran Indonesia berangkat dengan bekal keahlian yang mumpuni dan perlindungan yang terjamin.
