Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti peran lembaga internasional seperti WTO, PBB, IMF, dan Bank Dunia yang dinilai semakin lemah dan kurang dihormati dalam menghadapi tantangan global saat ini. Hal ini disampaikan di tengah kekhawatiran atas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kondisi ini mengingatkan pada situasi sebelum Perang Dunia II, di mana negara-negara cenderung memaksakan kehendak secara sepihak demi mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (9/7/2025).
Kebijakan tarif impor tinggi yang diumumkan Trump, yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025, telah menimbulkan ketidakstabilan global. Indonesia sendiri dikenakan tarif sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan beberapa negara mitra dagang lainnya.
Situasi ini berdampak pada proyeksi ekonomi global. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya 2,8% pada 2025 dan 3% pada 2026. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan hanya 2,3% di 2025 dan 2,4% di 2026.
"Dulu negara dalam konteks global bekerja sama, di mana satu negara bisa sejahtera dan makmur dengan mengajak negara lain untuk ikut sejahtera, sekarang kalau satu negara sejahtera, berarti negara lain akan berkorban atau terkorbankan," ujar Sri Mulyani.
Indonesia Terus Bernegosiasi dengan AS
Menanggapi penetapan tarif dagang sebesar 32% untuk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah melakukan negosiasi lanjutan di AS. Sri Mulyani berharap negosiasi ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, mengingat Indonesia termasuk dalam 12 negara yang diberikan tenggat waktu hingga 1 Agustus 2025.
Pemerintah Indonesia terus membahas kekhawatiran AS mengenai tarif dan hambatan non-tarif, serta keinginan agar Indonesia berinvestasi di AS. Langkah-langkah tambahan terus diupayakan untuk memberikan tawaran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
"Saat ini kami dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya terus meng-organize langkah-langkah apa yang perlu untuk kita tetap bisa memberikan tambahan-tambahan. Diharapkan tetap pada awal Agustus kita bisa dapatkan term yang lebih baik," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan bahwa negosiasi masih berlangsung dan pemerintah akan memanfaatkan waktu yang ada untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi Indonesia.
