Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan target ambisius pemerintah untuk menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk solar, avtur, dan bensin nonsubsidi. Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (22/1/2026), Bahlil menjelaskan bahwa penghentian impor solar akan dimulai pada tahun 2026. Hal ini didukung oleh keberhasilan program mandatori biodiesel dan beroperasinya kilang terintegrasi (RDMP) Pertamina di Balikpapan.
"Konsumsi solar kita sekitar 38-39 juta kiloliter per tahun. Dengan produksi dari RDMP Balikpapan dan akumulasi konsumsi B40, kita surplus sekitar 1,4 juta kiloliter. Oleh karena itu, tahun 2026 kita tidak akan lagi impor solar," tegas Bahlil.
Untuk solar jenis C51, impor diperkirakan baru bisa dihentikan pada semester kedua tahun 2026. Pemerintah saat ini sedang mendesain mesin yang sesuai untuk solar jenis ini.
Selain solar, pemerintah juga menargetkan penghentian impor bensin nonsubsidi (RON 92, RON 95, dan RON 98) pada tahun 2027. Sementara itu, impor bensin subsidi masih akan dilakukan.
"Kita merancang agar tahun 2027 kita tidak lagi impor bensin RON 92, 95, dan 98. Kita akan selesaikan ini di akhir 2027 agar kita tidak terlalu banyak mengimpor produk, tetapi lebih fokus pada impor crude," jelas Bahlil.
Rencana penghentian impor juga berlaku untuk avtur pada tahun 2027. Kementerian ESDM bersama Pertamina tengah berupaya mengkonversi surplus solar sebesar 1,4 juta kiloliter menjadi bahan baku avtur.
"Kami dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar itu bisa dikonversi menjadi bahan baku avtur, sehingga tahun 2027 kita benar-benar sudah tidak impor avtur," pungkas Bahlil.
