lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah ekstrem dalam melakukan reformasi besar-besaran terhadap struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam upaya meningkatkan efisiensi nasional, pemerintah menargetkan untuk menutup atau melebur sekitar 700 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif hingga akhir tahun 2026 mendatang.
Langkah berani ini diambil sebagai bagian dari strategi konsolidasi aset negara agar lebih ramping dan fokus pada sektor-sektor yang memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa jumlah BUMN yang ada saat ini perlu ditata ulang agar tidak menjadi beban bagi keuangan negara.
Dalam keterangannya pada acara Rakornas TPAKD di Jakarta Utara, Kamis lalu, Prabowo mengungkapkan bahwa proses penyusutan jumlah BUMN sudah mulai berjalan. Dari total lebih dari 1.000 perusahaan negara yang ada, pemerintah telah melakukan langkah streamlining atau perampingan secara bertahap.
"Kita bertekad melakukan efisiensi. Dari sekitar 1.074 BUMN, kita sudah melakukan konsolidasi dan penutupan. Hingga tadi malam, sudah ada sekitar 364 perusahaan yang kita tindak. Target kami, hingga Desember mendatang, sasaran 700 perusahaan akan kita tutup atau lebur," ujar Prabowo dengan tegas.
Meski memiliki target yang ambisius, Presiden menyadari bahwa merombak struktur perusahaan negara bukanlah perkara mudah. Ia menekankan bahwa perubahan ini tidak bisa terjadi dalam semalam karena melibatkan proses hukum, administratif, dan manajemen aset yang kompleks.
"Perbaikan dan pengalihan ini tidak bisa dilakukan secara instan. Kita tidak memiliki tongkat ajaib atau kekuatan supranatural untuk mengubah segalanya seketika. Namun, kita sudah membuktikan dalam dua tahun terakhir bahwa BUMN yang terus-menerus merugi akan segera kita tutup," tambahnya.
Lebih lanjut, Prabowo memberikan peringatan keras kepada jajaran direksi dan manajemen BUMN. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi perusahaan yang tidak hanya merugi secara finansial, tetapi juga melakukan praktik kecurangan. Tindakan tegas akan diambil terhadap perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan atau praktik korupsi lainnya.
Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh BUMN benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk layanan dan pembangunan. Perusahaan yang hanya menjadi "benalu" dan terus menguras anggaran negara tanpa memberikan kontribusi positif akan segera disingkirkan dari daftar perusahaan negara.
"Yang tidak efisien, yang merugi, dan yang selama ini berani membuat laporan keuangan palsu, akan langsung kita tutup. Fokus kita hanya pada BUMN yang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat," pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem BUMN yang lebih sehat, kompetitif, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang tangguh di masa depan.
