lahatsatu.com – Pemerintah secara resmi melakukan penyesuaian besar terhadap alokasi dana untuk program pembukaan rekening gratis bagi masyarakat. Jika sebelumnya pemerintah telah menyiapkan dana fantastis sebesar Rp 3,84 triliun, kini angka tersebut menyusut tajam menjadi hanya Rp 1,28 triliun. Perubahan drastis ini memicu perhatian publik terkait efisiensi penggunaan anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah melakukan proses penyisiran ulang atau verifikasi data yang lebih mendalam guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pemerintah ingin memastikan bahwa dana negara benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan.
"Kami melakukan proses crossing data untuk memastikan jumlah penerima yang tepat, terutama bagi mereka yang sudah berusia di atas 17 tahun namun belum memiliki rekening bank," ujar Airlangga saat ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).
Awalnya, skema program ini dirancang untuk menjangkau sekitar 76,8 juta warga dengan pemberian saldo awal sebesar Rp 50 ribu per orang. Namun, setelah dilakukan pencocokan data yang lebih akurat, jumlah calon penerima yang memenuhi kriteria ternyata jauh lebih sedikit. Fokus utama program kini diarahkan kepada 25 juta orang yang berada pada kategori ekonomi desil 1 hingga 4 dengan usia di atas 17 tahun.
Dengan jumlah penerima yang lebih ramping, anggaran yang dialokasikan pun disesuaikan menjadi Rp 1,28 triliun, dengan tetap memberikan setoran awal sebesar Rp 50 ribu bagi setiap penerima yang lolos verifikasi.
Untuk menjamin akurasi data, proses pendataan akan dilakukan secara kolaboratif. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi garda terdepan dalam menyiapkan data warga penerima. Proses ini akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun melalui kerja sama erat antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Airlangga menekankan bahwa tujuan utama dari program ini bukan sekadar memberikan akses perbankan secara cuma-cuma. Lebih dari itu, pemerintah ingin menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan inklusif. Dengan memiliki rekening, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah menerima bantuan sosial secara efektif serta memiliki sarana untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi produktif.
"Ini bukan hanya soal pembukaan rekening saja, tetapi kami ingin mendorong efektivitas penyaluran bantuan sosial dan mendukung kegiatan ekonomi yang produktif di masyarakat," tambah Airlangga.
Sebagai catatan tambahan, keberhasilan program serupa sebelumnya terlihat pada program rekening pelajar. Tercatat sebanyak 59,18 juta pelajar telah mengikuti program tersebut, dengan total akumulasi dana tabungan yang telah terkumpul mencapai angka yang sangat signifikan, yakni Rp 27 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan melalui program pemerintah memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi nasional.
