lahatsatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan langkah besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang penghujung tahun. Tidak tanggung-tanggung, dana stimulus sebesar Rp 31 triliun disiapkan untuk disalurkan pada kuartal keempat tahun 2026. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama untuk memacu daya beli masyarakat yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa salah satu instrumen utama dalam paket stimulus ini adalah bantuan pangan. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 17,55 triliun untuk penyaluran bantuan beras. Program ini diproyeksikan menyasar hingga 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia guna memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di tingkat rumah tangga.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga akan kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dalam program ini, sebanyak 13,3 juta pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu per bulan. Menariknya, penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara efisien melalui sistem rekening yang sudah ada. "Ini juga akan menggunakan rekening yang sama. Jadi ini akan mulai kita gunakan di kuartal keempat," ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jiexpo, Jakarta.
Upaya memperkuat ekonomi rakyat juga dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp 300 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga pertengahan Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 257,84 triliun yang telah dinikmati oleh 4 juta debitur. Selain KUR, pemerintah juga mendorong kredit untuk sektor alat mesin pertanian (alsintan), industri padat karya, hingga sektor perumahan.
Sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk menanggung Pajak Penghasilan (PPh) bagi karyawan dengan rentang gaji hingga Rp 10 juta. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Selain itu, pemerintah juga telah menurunkan beban bunga kredit bagi perempuan prasejahtera secara signifikan, dari yang sebelumnya berkisar 18-25% menjadi hanya 8% flat per tahun.
Sektor ekonomi syariah dan pesantren juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah memberikan bantuan inkubasi modal mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 200 juta untuk mendukung kemandirian ekonomi pondok pesantren. Beberapa pesantren yang telah merasakan manfaatnya antara lain Pondok Pesantren Al Muhajirin di Jawa Barat, Pesantren Nurul Iman, hingga Pondok Pesantren Gedongan di Cirebon.
Terakhir, pemerintah tengah menyiapkan program inovatif "satu orang satu rekening" dengan anggaran sebesar Rp 1,28 triliun. Program ini menyasar 25 juta masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 dengan usia di atas 17 tahun. Setiap rekening yang dibuka akan diberikan saldo awal sebesar Rp 50 ribu sebagai stimulus awal untuk mendorong inklusi keuangan di lapisan masyarakat paling bawah.
