lahatsatu.com – Pemerintah secara resmi telah menyalurkan dana bantuan dalam jumlah fantastis untuk menangani krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp1,23 triliun guna memastikan penanganan bencana ini berjalan efektif dan cepat.
Langkah strategis ini diambil untuk merespons kondisi darurat di tujuh provinsi yang menjadi titik api utama. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, serta empat provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, mengonfirmasi bahwa penyaluran dana tersebut dilakukan dalam dua termin atau tahap. Tahap pertama telah diselesaikan pada awal September 2026, sementara tahap kedua yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat, telah resmi ditransfer pada Kamis (22/10/2026).
"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun," ungkap Sugiono dalam keterangan resminya.
Sugiono menekankan bahwa Presiden memantau secara intensif perkembangan situasi karhutla setiap hari. Berdasarkan arahan Presiden, alokasi anggaran ini diprioritaskan untuk aspek perlindungan masyarakat yang paling terdampak, terutama dalam sektor kesehatan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas pemulihan seperti rumah oksigen serta penanganan medis bagi warga yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap.
Selain fokus pada kesehatan masyarakat, dana triliunan tersebut juga dialokasikan untuk memperkuat armada pemadaman di lapangan. Pemerintah akan menambah berbagai perlengkapan teknis, mulai dari alat pelindung diri (APD) bagi petugas, pompa air, tangki air, hingga selang pemadaman. Selain itu, pengadaan alat suntik air khusus untuk lahan gambut dan pembuatan sumur bor juga menjadi bagian dari rencana penguatan sarana prasarana.
Tak hanya soal alat, dukungan logistik bagi para personel di lapangan juga menjadi prioritas utama. Sugiono menjelaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang sangat besar, termasuk keterlibatan aktif masyarakat di lokasi terdampak. Saat ini, tercatat ada sekitar 71 ribu personel yang dikerahkan untuk melakukan operasi pemadaman, baik melalui jalur darat maupun melalui udara.
"Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin. Ini adalah wujud nyata dari upaya keras pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan," pungkas Sugiono.
