lahatsatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja melakukan langkah strategis dengan melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran pejabat eselon I. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya adaptasi organisasi guna menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa depan. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 141/TPA tahun 2026, sejumlah posisi kunci dalam struktur kementerian tersebut mengalami pergantian kepemimpinan.
Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Jakarta Pusat, Menteri Keuangan Suahasil Nazara secara resmi mengumumkan perubahan pada posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen). Salah satu perubahan paling mencolok adalah pencopotan Robert Leonard Marbun dari jabatan Sekjen. Posisi tersebut kini resmi diemban oleh Astera Primanto Bhakti, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Selain di level Sekretaris Jenderal, perombakan juga menyentuh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Askolani yang sebelumnya menduduki posisi tersebut kini digantikan oleh Nufransa Wira Sakti. Suahasil menegaskan bahwa pergeseran jabatan ini bukanlah sekadar rutinitas birokrasi, melainkan sebuah estafet kepemimpinan untuk menjaga keberlanjutan pengabdian dan memperkuat fondasi organisasi.
Kepada Astera Primanto Bhakti, Suahasil memberikan mandat khusus agar Sekretariat Jenderal mampu menjadi mesin penggerak utama bagi seluruh unit di Kemenkeu. Ia menekankan bahwa fungsi dukungan manajemen, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, hukum, hingga komunikasi dan aset, harus berjalan selaras untuk mendukung prioritas kerja kementerian.
Sementara itu, bagi Tri Budhianto yang kini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan yang baru, tantangan besar menanti dalam hal transformasi digital. Suahasil mendorong adanya penguatan menuju modern treasury operations. Ia ingin agar proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dapat terintegrasi dengan lebih kuat melalui digitalisasi. Hal ini bertujuan agar penyaluran dana negara, seperti bantuan perlindungan sosial, gaji pegawai negeri, hingga uang pensiun, dapat langsung masuk ke rekening penerima secara efisien dan transparan.
Di sisi lain, Nufransa Wira Sakti sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan diminta untuk memastikan kehadiran negara terasa nyata di seluruh pelosok negeri melalui sinergi APBN dan APBD. Suahasil mengingatkan bahwa desain transfer ke daerah harus terus diperbaiki agar desentralisasi fiskal benar-benar mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain jabatan Dirjen, Suahasil juga melantik dua Staf Ahli Menteri yang baru, yakni Neilmaldrin Noor di bidang Pengawasan Pajak serta Hidayat Amir di bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional. Ia menegaskan bahwa staf ahli bukanlah jabatan pelengkap, melainkan peran strategis yang bertugas menghubungkan berbagai isu penting (connecting the dots) guna membantu Menteri Keuangan dalam pengambilan keputusan yang tepat.
