Jakarta, Lahatsatu.com – Kalangan pengusaha di Indonesia mendesak Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga jenis pickup dari India yang bernilai fantastis, mencapai Rp 24,66 triliun. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah ini akan kontraproduktif terhadap perkembangan industri otomotif dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, mengungkapkan bahwa impor kendaraan niaga secara utuh (CBU) ini berpotensi mematikan industri otomotif nasional yang tengah berkembang. Menurutnya, rencana impor ini tidak akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan justru bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang digalakkan pemerintah.
"Setelah mendengarkan masukan dari para pelaku industri otomotif dan asosiasi terkait, kami mengimbau Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga tersebut," tegas Saleh Husin dalam keterangan resminya, Minggu (22/02/2026).
Saleh Husin, yang juga mantan Menteri Perindustrian, meyakini bahwa perusahaan otomotif dalam negeri memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, termasuk untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menekankan bahwa kebutuhan akan mobil pickup seharusnya menjadi momentum untuk memajukan industri otomotif nasional, bukan malah membanjiri pasar dengan produk impor.
"Impor kendaraan dalam bentuk CBU akan berdampak luas terhadap industri komponen otomotif yang merupakan bagian penting dari rantai pasok industri perakitan kendaraan bermotor. Kondisi ini mengancam keberlangsungan produksi mobil di dalam negeri," jelas Saleh.
Lebih lanjut, Saleh Husin mengingatkan bahwa hilirisasi dan industrialisasi merupakan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan keadilan ekonomi. Program ini diyakini mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta memberikan efek ganda bagi perekonomian melalui transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia lokal.
"Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh," tegas Saleh.
Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara, perusahaan yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), tengah merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional koperasi desa. Impor tersebut terdiri dari berbagai merek dan jenis kendaraan niaga.
Di sisi lain, sejumlah pabrikan otomotif di dalam negeri seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu telah mampu memproduksi kendaraan niaga ringan dengan kapasitas produksi mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun. Para pelaku industri otomotif berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada industri nasional untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih.
Kadin Indonesia juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara kebijakan impor kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan mandat industrialisasi yang diemban Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Hal ini penting agar agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun industri dalam negeri tidak tergerus oleh kebijakan yang terlalu longgar di sektor perdagangan.
