Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah berencana mengambil alih lahan-lahan negara yang saat ini dikuasai oleh pihak lain. Hal ini ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, usai melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Maruarar mengungkapkan, banyak lahan negara, termasuk di bantaran rel kereta api, yang diduduki dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. "Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat," ujarnya kepada wartawan.
Presiden Prabowo, lanjut Maruarar, memberikan arahan agar lahan-lahan tersebut segera diambil alih dan diprioritaskan untuk pembangunan rumah rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
"Arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu akan diprioritaskan untuk rumah susun," jelasnya. Dalam dua hari terakhir, pihaknya telah melakukan penyisiran bersama Direktur Utama KAI dan Kepala Badan Pengelola BUMN di Jakarta, termasuk di kawasan Tanah Abang. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan negara menjadi perumahan rakyat, yang akan dikombinasikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Maruarar menekankan pentingnya aset negara yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama lahan-lahan strategis di kota-kota besar.
Menanggapi pertanyaan mengenai pihak-pihak yang menduduki lahan negara, Maruarar menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang menduduki lahan di bantaran rel kereta api tanpa izin. Hal ini ditemukannya saat melakukan peninjauan di Bandung dan Tanah Abang.
"Cukup banyak seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, ya, itu cukup banyak, ya, yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," jelas Maruarar.
Ketika ditanya apakah ada organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam pendudukan lahan, Maruarar tidak memberikan jawaban yang gamblang. "Ya tentu, bisa masyarakat, bisa… kita bicarakan baik-baiklah," ujarnya.
