Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadapi penyesuaian anggaran yang signifikan di tahun 2026. Dana kementerian dipangkas sebesar Rp 12,71 triliun sebagai respons terhadap kondisi ekonomi global dan upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.
Keputusan pemangkasan ini tertuang dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026. Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa pemangkasan ini menyebabkan pagu anggaran Kementerian PU menyusut dari Rp 118,89 triliun menjadi Rp 106,18 triliun.
"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp 12,71 triliun, sehingga rencana pagu DIPA 2026 menjadi sebesar Rp 106,18 triliun," ungkap Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (7/4/2026).
Saat ini, Kementerian PU masih melakukan revisi internal untuk menentukan pos anggaran mana saja yang akan terdampak pemangkasan. Dody menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan mengincar anggaran program infrastruktur berbasis masyarakat, yang semula dialokasikan Rp 5,8 triliun menjadi sekitar Rp 950 miliar. Hal ini disebabkan karena minimnya data pendukung yang memenuhi kriteria Kementerian Keuangan.
Namun, Dody menegaskan akan berupaya mempertahankan anggaran untuk program berbasis masyarakat sebesar Rp 5,8 triliun. Menurutnya, program ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
"Tapi, InsyaAllah Pak, kami sudah melakukan exercise beberapa kali dengan teman-teman di Direktorat Jenderal. InsyaAllah kami akan kembalikan sesuai komitmen dari awal kami Rp 5,8 triliun untuk infrastruktur berbasis masyarakat. Nanti pada kesempatan berikutnya kami akan sampaikan lebih rincinya setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan," jelas Dody.
Meskipun ada pemangkasan anggaran, Dody memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur prioritas, terutama yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto, akan tetap berjalan. Proyek-proyek tersebut meliputi swasembada pangan, air dan energi, konektivitas, serta penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Dody juga menekankan bahwa dinamika pembahasan anggaran tidak boleh mengganggu pelaksanaan proyek fisik di lapangan, termasuk proyek lelang tol. Ia berharap agar masyarakat dapat segera merasakan manfaat dari proyek-proyek tersebut.
"Pekerjaan itu tidak akan terganggu hanya karena masalah misalnya politisasi anggaran. Ada tektokan saya, DPR, Bapenas gitu-gitulah. Itu kan politisasi anggaran. Itu tidak boleh mengganggu program-program fisiknya, karena kan program fisik itu kan harusnya harus segera bisa dimanfaatkan semaksimal oleh masyarakat," katanya.
"Jangan sampai ada masalah administrasi mengganggu pekerjaan fisik yang langsung dilaksakan manfaatnya oleh masyarakat," sambungnya.
