Jakarta – Suasana pencanangan penataan dan integrasi Lapangan Banteng dan Gedung AA Maramis di Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025), menjadi ajang saling sindir antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemprov DKI Jakarta.
Pramono memulai sindirannya dengan menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak akan meminta tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan. Namun, ia menekankan pentingnya pembayaran DBH sesuai aturan yang berlaku. "Saya janji tidak akan minta apapun dari Ibu (Sri Mulyani), tapi bagi hasilnya jangan pelit-pelit dong Bu. Dana bagi hasilnya dibagi sesuai aturan saja Bu, saya terima kasih. Tidak usah saya tidak minta nambah sesen pun," ujarnya di atas panggung.
Dengan nada bercanda, Pramono yang juga pernah menjadi rekan Sri Mulyani di kabinet Presiden Joko Widodo, menambahkan, "Sekali lagi saya mohon maaf karena saya sama Mba Ani, ini sudah teman lama jadi saya apa adanya. Tapi Bu, kalau tidak dibayar ya kebangeten."
Sri Mulyani pun tak tinggal diam. Ia menanggapi sindiran tersebut dengan menyebut bahwa DBH untuk DKI Jakarta tampaknya tidak terlalu mendesak. Ia menunjuk pada pembiayaan proyek integrasi Lapangan Banteng oleh pihak swasta melalui kompensasi kelebihan tinggi bangunan di luar standar Koefisien Lantai Bangunan (KLB). "Jadi kayaknya DBH-nya tidak terlalu urgent lagi sih, Pak Pramono. Kalau saya lihat tadi dapatnya cukup gede banget gitu," balas Sri Mulyani.
Meskipun demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan tetap membayarkan DBH kepada pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang dinamis. "Kami kalau DBH pasti akan membayarkan. Hanya memang kondisi keuangan negara kan bisa up and down. Jadi ikut aturan Pak Pramono, undang-undang, aturan, karena saya baru kemarin di DPD juga ditagih DBH banyak banget dari daerah-daerah lain," jelas Sri Mulyani.
