Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerapkan aturan baru bagi pengguna layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Rencana ini bertujuan melindungi konsumen dari jebakan utang dan mendorong perkembangan industri pembiayaan secara sehat. Salah satu poin pentingnya adalah penetapan gaji minimal Rp3 juta per bulan bagi calon pengguna layanan ini.
Dalam keterangan pers Selasa (31/12), OJK menjelaskan aturan ini dirancang untuk memperkuat perlindungan konsumen, khususnya mereka yang memiliki literasi keuangan terbatas. Aturan ini akan berlaku efektif untuk pengguna baru maupun perpanjangan tenor paylater yang sudah ada, ditargetkan mulai 1 Januari 2027.
Selain batasan penghasilan, perusahaan pembiayaan juga diwajibkan memberikan notifikasi kepada nasabah mengenai pentingnya penggunaan paylater yang bijak. Transaksi paylater juga akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. SLIK berfungsi sebagai sistem informasi debitur, mencatat riwayat pembayaran, termasuk tunggakan yang berpotensi mempengaruhi akses kredit di masa mendatang.
OJK menegaskan aturan ini dapat ditinjau kembali, bergantung pada kondisi ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan perkembangan industri paylater. Data Lahatsatu menunjukkan, nilai transaksi paylater melalui perusahaan pembiayaan pada Oktober mencapai Rp 8,41 triliun, naik 63,89% secara tahunan. Meskipun demikian, pertumbuhannya melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, transaksi paylater melalui bank mencapai Rp 21,25 triliun, dengan peningkatan 47,92% secara tahunan. Jumlah rekening pengguna paylater di bank juga meningkat menjadi 23,27 juta.
Aturan ini diharapkan dapat menyeimbangkan pertumbuhan pesat industri paylater dengan perlindungan konsumen yang lebih optimal. OJK berkomitmen untuk terus memantau dan menyesuaikan regulasi seiring perkembangan industri.
