Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah membutuhkan anggaran fantastis, mencapai Rp719 miliar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan agar anggaran tersebut dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3). Tito menekankan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pendanaan Pilkada memang berasal dari APBD, dengan kemungkinan bantuan APBN.
"Sedapat mungkin kita menggunakan APBD yang ada, baik dari kabupaten maupun provinsi," tegas Tito.
Kemendagri, lanjut Tito, telah berupaya maksimal untuk mengefisiensikan anggaran PSU. Tim khusus dibentuk untuk menyisir pos-pos anggaran, sejalan dengan arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran di kementerian/lembaga dan daerah. Upaya efisiensi ini, menurut Tito, berhasil memangkas anggaran dari perkiraan awal lebih dari Rp1 triliun menjadi Rp719 miliar.
Rincian anggaran tersebut dialokasikan sebagai berikut: KPU Rp429 miliar (59,75%), Bawaslu Rp128 miliar (22,10%), Polri Rp91 miliar (12,79%), dan TNI Rp38 miliar (5,36%).
Kendati demikian, Tito mengakui masih ada tiga daerah yang belum memastikan ketersediaan anggaran, yaitu Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Boven Digoel (Papua Selatan), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur). Namun, Tito optimistis Kutai Kartanegara mampu memenuhi kebutuhan anggaran PSU. Sementara untuk Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan) yang awalnya kekurangan Rp15 miliar, masalah tersebut telah teratasi setelah Gubernur setempat bersedia menghibahkan sisa anggaran KPU Provinsi.
"Per hari ini yang masih belum tuntas menghitung adalah Pasaman dan Boven Digoel. Pasaman kurang lebih Rp20 miliar, Boven Digoel kurang lebih Rp50 miliar. Kita kejar keduanya," pungkas Tito.
Daftar daerah yang akan melaksanakan PSU meliputi Provinsi Papua, Kota Sabang, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, serta 20 kabupaten lainnya. Rincian kebutuhan anggaran dan ketersediaan dana di masing-masing daerah telah dihimpun Lahatsatu, namun detailnya terlalu panjang untuk diuraikan dalam berita ini. Informasi lebih detail dapat dimintakan langsung kepada Lahatsatu.
