Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran Tercukupi, Implementasi Butuh Kolaborasi

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan optimisme terkait kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Ia menegaskan anggaran yang tersedia

Redaksi

Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran Tercukupi, Implementasi Butuh Kolaborasi

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan optimisme terkait kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini. Ia menegaskan anggaran yang tersedia jauh melampaui kebutuhan saat ini, meskipun menolak merinci besarannya. Dadan menyebut, untuk menjangkau target 82 juta penerima hingga 2029, dibutuhkan Rp 100 triliun. Anggaran yang disepakati awal tahun mencapai Rp 71 triliun, dengan target penerima 15 juta di tahun ini.

Dalam seminar di Universitas Pertahanan, Selasa (28/1), Dadan menjelaskan, revisi anggaran APBN yang mencakup pemotongan anggaran perjalanan dinas dan penambahan sekitar Rp 20 triliun, telah memastikan ketersediaan dana untuk MBG. "Selama dua bulan terakhir, Presiden telah melakukan penataan APBN. Hasilnya, terdapat tambahan dana yang dialokasikan untuk program MBG," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran Tercukupi, Implementasi Butuh Kolaborasi
Gambar Istimewa : cdn1.katadata.co.id

Meskipun anggaran tercukupi, Dadan menekankan perlunya partisipasi aktif pihak swasta lokal untuk mempercepat implementasi program. BGN membutuhkan waktu untuk proses lelang pengadaan aset, seperti fasilitas produksi dan kantor. Oleh karena itu, program MBG diperkirakan baru dapat berjalan sepenuhnya tanpa ketergantungan pada swasta mulai Agustus mendatang, dengan target penyelesaian pengadaan aset pada Juli.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penghematan anggaran kementerian dan pemerintah daerah sebesar Rp 306,69 triliun. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, penghematan ini bertujuan untuk menambah pendanaan program MBG. "MBG sudah berjalan, namun Presiden merasa perlu mempercepat perluasan jangkauan dan pemerataan manfaatnya," kata Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, mengarahkan penghematan pada belanja operasional dan non-operasional, termasuk belanja perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Presiden Prabowo berkomitmen untuk mempercepat penyaluran MBG kepada seluruh anak usia sekolah pada akhir tahun ini. Dalam 22 hari terakhir, tercatat sekitar 500 ribu penerima manfaat MBG melalui 245 titik layanan.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
Laporkan

Tags

Related Post

Tinggalkan komentar

ads cianews.co.id banner 1