Bogor – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapan terkait wacana penghapusan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tengah menjadi perbincangan hangat. Purbaya menyatakan bahwa dirinya belum memiliki informasi detail mengenai rencana tersebut.
"Saya belum tahu ini alasannya seperti apa, tapi nanti kita akan update begitu saya dapat hasil pertemuan yang lebih jelas dengan Mensesneg," ujar Purbaya dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Pernyataan ini muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penghapusan seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
"Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan," kata Prasetyo, Kamis (9/10).
Wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia menyampaikan bahwa pihaknya sedang berupaya menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai nilai triliunan rupiah.
"Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan, jadi tidak dianggap utang lagi, semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru," tutur Muhaimin dalam keterangan tertulis.
Pemerintah saat ini tengah melakukan kajian mendalam terkait wacana ini, termasuk verifikasi data dan perhitungan anggaran yang dibutuhkan. Keputusan akhir akan diambil setelah semua aspek dipertimbangkan secara matang.
