Jakarta – Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera. Pemerintah membuka peluang relaksasi kredit, mulai dari penundaan pembayaran cicilan, restrukturisasi pinjaman, hingga potensi penghapusan utang.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 (Permenko 2/2026) yang mengatur keringanan bagi UMKM yang meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit non-KUR sebelum terjadinya bencana.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan untuk mengidentifikasi UMKM mana saja yang berhak menerima fasilitas keringanan kredit ini.
"Periode pemetaan berlangsung dari 24 November hingga 31 Maret 2026," ujar Riza di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/2/2026). "Setelah Maret, di awal April, akan diputuskan apakah UMKM tersebut memenuhi syarat untuk restrukturisasi, keringanan bunga, atau bahkan penghapusan utang."
Berdasarkan data per 25 Januari 2026 dari Bank BSI, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan sejumlah lembaga pembiayaan, tercatat 146.016 debitur UMKM terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, 24% atau 34.415 debitur merupakan peminjam KUR, sementara sisanya, 111.601 debitur, adalah peminjam kredit non-KUR.
"Total outstanding pinjaman mencapai Rp 9 triliun, dengan Rp 3 triliun di antaranya merupakan Kredit Usaha Rakyat," jelas Riza.
Selain relaksasi kredit, Kementerian UMKM juga mengusulkan Bantuan Presiden Rehabilitasi Usaha Mikro sebagai stimulus tambahan untuk pemulihan UMKM. Bantuan ini berupa modal usaha sebesar Rp 3 juta per UMKM, yang ditujukan bagi pelaku usaha yang belum menerima KUR maupun kredit perbankan.
"Potensi awal bantuan ini akan diberikan kepada 200.000 UMKM yang belum menerima KUR atau kredit dari perbankan. Kebutuhan anggaran sebesar Rp 600 miliar dan prosesnya sedang berjalan," pungkasnya. Diharapkan, bantuan ini dapat meringankan beban UMKM yang terdampak dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah Sumatera.
