Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyepakati perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump. Dalam kesepakatan tersebut, AS menurunkan tarif impor untuk barang-barang asal Indonesia dari 32% menjadi 19%. Namun, sejumlah ekonom menilai kesepakatan ini justru berpotensi merugikan Indonesia.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penurunan tarif ini akan menjadi hambatan serius bagi daya saing produk Indonesia. Menurutnya, di balik angka yang tampak lebih ringan, tersembunyi tekanan struktural yang membahayakan posisi Indonesia dalam perdagangan global.
"Diskon tarif sebesar 19% yang diberikan Presiden Trump terhadap barang ekspor Indonesia tidak layak dirayakan sebagai kabar bahagia," ujar Syafruddin.
Pasalnya, kesepakatan ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang timpang. Barang-barang asal AS tidak akan dikenakan tarif apapun saat masuk ke Indonesia, sementara produk Indonesia tetap dikenakan tarif 19% saat masuk ke AS. Hal ini dikhawatirkan akan membuka jalan bagi produk-produk AS untuk menguasai pasar lokal dan menekan daya saing produk dalam negeri.
Selain itu, Indonesia juga dibebani komitmen pembelian dalam jumlah besar dari AS, termasuk produk energi senilai US$ 15 miliar, produk pertanian senilai US$ 4,5 miliar, dan pembelian 50 pesawat Boeing. Syafruddin menilai hal ini sebagai "paket pembelian sepihak yang melemahkan fondasi kemandirian ekonomi nasional."
"Dalam kerangka kesepakatan ini, Indonesia lebih terlihat sebagai pasar konsumtif yang pasif, bukan mitra dagang yang setara dan berdaulat," kritiknya.
Banjirnya barang-barang impor juga berpotensi melemahkan industri dalam negeri, terutama sektor-sektor yang belum sepenuhnya kompetitif. Tekanan ini dapat memicu penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan bahkan deindustrialisasi dini. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pertanian dan pangan menjadi kelompok yang paling rentan karena harus bersaing langsung dengan produk asing tanpa beban tarif.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga sependapat bahwa kesepakatan ini lebih banyak mengandung risiko bagi neraca dagang Indonesia. Ia menyarankan agar pemerintah mendorong akses pasar ke Eropa dan negara-negara ASEAN sebagai bentuk diversifikasi pasar.
"Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia," tegas Bhima.
Dengan demikian, meskipun penurunan tarif impor oleh AS tampak menguntungkan, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa kesepakatan ini justru dapat membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi industri dalam negeri dan memastikan kemandirian ekonomi nasional.
