Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melayangkan peringatan keras kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait potensi pembalasan tarif impor. Dalam surat yang ditujukan langsung kepada Prabowo, Trump mengancam akan meningkatkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia jika Indonesia mengambil langkah serupa.
Trump menjelaskan bahwa AS telah memberlakukan tarif sebesar 32% untuk semua produk asal Indonesia yang masuk ke AS, terhitung mulai 1 Agustus 2025. Keputusan ini diambil dengan alasan ketidakseimbangan hubungan dagang antara kedua negara, yang menurut Trump merugikan AS.
"Jika karena alasan apapun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif impor Anda (atas produk dari AS), maka tarif yang Anda naikkan akan ditambahkan ke 32% yang kami tetapkan," tegas Trump dalam surat tersebut, yang dikutip Lahatsatu pada Selasa (8/7/2025).
Trump menuding kebijakan perdagangan Indonesia selama ini menyebabkan defisit perdagangan yang besar bagi AS. Ia menilai hubungan dagang kedua negara tidak bersifat timbal balik. Namun, Trump membuka peluang penurunan tarif jika Indonesia bersedia membuka pasar perdagangannya, menghapus tarif dan hambatan perdagangan, atau jika perusahaan Indonesia membangun pabrik di AS.
"Tarif ini dapat diubah, naik atau turun tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda. Anda tidak akan pernah kecewa dengan AS," imbuh Trump.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, langsung bertolak ke AS usai mendampingi Prabowo di Brasil. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa Airlangga akan bertemu dengan perwakilan Pemerintah AS untuk membahas keputusan tarif tersebut.
"Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia yang baru saja keluar," ujar Haryo dalam keterangan tertulis.
Pemerintah Indonesia menilai masih ada ruang untuk bernegosiasi dan akan mengoptimalkan kesempatan yang ada demi menjaga kepentingan nasional.
