lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis besar guna memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu fokus utamanya adalah rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah atau crude storage berskala besar yang akan tersebar di beberapa titik strategis di wilayah Sumatera. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan stok minyak nasional tetap aman dan terjaga dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Rencana ambisius ini telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026). Pembangunan infrastruktur penyimpanan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam mengelola pasokan minyak, terutama saat menghadapi fluktuasi pasar global.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa fasilitas penyimpanan baru ini nantinya akan difokuskan untuk menampung minyak mentah hasil impor. Dengan adanya penambahan kapasitas ini, Indonesia diharapkan memiliki cadangan minyak yang lebih mumpuni.
"Kami akan membangun storage di beberapa wilayah di Sumatera untuk menampung hasil impor crude. Target kami adalah kapasitas penyimpanan tersebut mampu mencukupi kebutuhan hingga 60 hari," ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu (4/11).
Bahlil menambahkan bahwa saat ini proses studi kelayakan untuk proyek tersebut telah dinyatakan selesai. Tahap selanjutnya adalah peninjauan lokasi yang akan dimulai pada akhir tahun ini. Pemerintah menekankan bahwa pemilihan lokasi tidak boleh sembarangan karena harus mempertimbangkan aspek teknis yang ketat serta mitigasi risiko bencana.
"Salah satu poin krusial adalah aspek keselamatan. Kami merancang agar lokasi penyimpanan tidak berada di area yang memiliki potensi bencana besar, demi menjamin keamanan infrastruktur dan lingkungan sekitar," tegas Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM.
Selain memperkuat infrastruktur penyimpanan minyak mentah, pemerintah juga tengah menggenjot program diversifikasi energi melalui pengembangan bioetanol. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menanyakan kesiapan implementasi bioetanol dengan kadar E20.
Menanggapi hal itu, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun rencana strategis (renstra) untuk pengembangan bioetanol secara bertahap, mulai dari kadar E20 hingga mencapai target E50. Program ini memerlukan kolaborasi erat antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan bahan baku dari sektor hulu berjalan lancar.
Di saat yang sama, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program mandatori biodiesel B50. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor serta meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik. Melalui integrasi pembangunan crude storage, pengembangan bioetanol, dan keberlanjutan biodiesel, Indonesia optimis dapat mempercepat transformasi energi nasional menuju kemandirian yang lebih kuat.
