Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada dalam batas aman. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (7/7/2025), di mana disepakati target defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% hingga 2,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi defisit tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 2,78% PDB. Sri Mulyani menyatakan akan berhati-hati dalam mengelola pembiayaan dan utang negara, dengan prinsip berkelanjutan dan transparan.
"Kami akan tetap menjaga di angka 2,53% dari PDB," tegas Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR RI, seperti dikutip dari Antara.
Wakil Ketua Panja Defisit Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menilai usulan pemerintah terkait RAPBN 2026 sebagai kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN. Penurunan defisit dari proyeksi 2025 menuju kisaran 2,5% PDB pada 2026 dipandang sebagai langkah positif dalam penguatan disiplin fiskal.
Meski demikian, Hanif menekankan bahwa penurunan defisit harus tetap menjamin dukungan fiskal yang memadai untuk program-program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
DPR juga meminta pemerintah untuk memastikan defisit dan utang negara tetap dalam batas aman, dengan pengelolaan fiskal yang akuntabel, transparan, dan manajemen risiko yang didasari prinsip kehati-hatian.
Dalam rapat tersebut, DPR juga menyepakati target pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar 11,71% hingga 12,31% PDB. Target ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar 8,90% hingga 9,24% PDB, kepabeanan dan cukai sebesar 1,18% hingga 1,30% PDB, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,63% hingga 1,76% PDB.
