lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem untuk menekan praktik permainan harga pangan di pasar. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, secara resmi mengeluarkan peringatan keras bagi para pelaku usaha yang nekat melanggar aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Melalui Surat Edaran (SE) Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi oknum pengusaha nakal yang sengaja memanipulasi harga komoditas pokok seperti beras, telur, daging, hingga minyak goreng. Ancaman yang membayangi para pelanggar bukan main-main, mulai dari pencabutan izin usaha hingga hukuman pidana penjara dan denda materiil yang sangat besar.
"Untuk sanksi pidana, ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, di mana pelaku bisa terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Selain itu, ada aturan terbaru mengenai denda yang mencapai Rp 1,5 miliar," tegas Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran stabilitas pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetap berada dalam kendali harga yang wajar. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa sanksi tidak langsung dijatuhkan secara ekstrem, melainkan melalui tahapan yang sistematis.
Proses penindakan akan dimulai dari sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Jika pelanggaran terus berlanjut, pemerintah akan memberikan rekomendasi pencabutan izin usaha hingga penarikan produk pangan pokok yang beredar di pasar jika terbukti tidak sesuai regulasi.
Menariknya, pengawasan ini akan melibatkan lintas instansi. Pemberi sanksi tidak hanya berasal dari Kepala Bapanas, tetapi juga melibatkan Gubernur, Bupati/Walikota, hingga aparat penegak hukum seperti Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan harga pangan kini menjadi prioritas keamanan nasional.
Aturan ini menyasar berbagai lapisan pelaku usaha, mulai dari Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, pengecer di pasar rakyat, hingga distributor dan koperasi.
Sebagai panduan bagi masyarakat dan pelaku usaha, pemerintah telah menetapkan daftar harga acuan untuk 19 komoditas penting. Beberapa di antaranya adalah beras premium dengan HET berkisar antara Rp 14.900 hingga Rp 15.800 per kilogram tergantung zona wilayah. Untuk telur ayam ras, pemerintah menetapkan HET sebesar Rp 30.000 per kilogram, sementara daging ayam ras dibatasi pada angka Rp 40.000 per kilogram.
Dengan adanya regulasi ketat ini, pemerintah berharap rantai distribusi pangan tetap sehat dan masyarakat dapat menikmati kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau tanpa menjadi korban permainan spekulan.
