lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia tengah memperkuat langkah strategis dalam mempercepat transisi energi nasional melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan energi baru terbarukan (EBT), mulai dari pemanfaatan panas bumi hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), tidak hanya berfokus pada target teknis, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di akar rumput.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat sangat krusial sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan energi yang diambil tetap menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga setempat. Dalam pertemuan strategis dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI baru-baru ini, isu ketahanan energi menjadi poin utama yang dibahas.
"Kebijakan energi kita harus menjamin ketahanan yang andal agar tidak terjadi kelangkaan, baik untuk BBM maupun listrik. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat," ujar Yuliot dalam keterangan resminya.
Salah satu target ambisius pemerintah adalah mencapai rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2029. Saat ini, tantangan besar masih menghadang, di mana terdapat sekitar 10.068 lokasi di 5.821 desa yang masih berjuang untuk mendapatkan akses listrik. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang unik, pemerintah tidak menggunakan pendekatan tunggal. Strategi yang diterapkan meliputi perluasan jaringan listrik konvensional, pembangunan sistem mini-grid berbasis EBT, hingga penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mandiri dengan sistem baterai untuk wilayah yang sangat terpencil.
Dalam sektor panas bumi, Kementerian ESDM mengambil langkah inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses lelang wilayah kerja. Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa keterikatan daerah dalam proyek panas bumi sangatlah besar. Oleh karena itu, perwakilan dari pemerintah daerah akan dimasukkan ke dalam kepanitiaan lelang guna memastikan transparansi dan kesesuaian dengan kondisi lokal.
Selain panas bumi, sorotan juga tertuju pada potensi hidroenergi di Kalimantan Utara. Proyek PLTA Mentarang dengan kapasitas 1.375 megawatt (MW) tengah dalam tahap penyelesaian koordinasi lintas kementerian, terutama terkait verifikasi lahan genangan. Keberhasilan proyek ini sangat dinantikan karena akan menjadi tulang punggung bagi Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning-Mangkupadi. Sementara itu, proyek raksasa PLTA Kayan dengan potensi 9 gigawatt (GW) masih dalam tahap penjajakan mitra pendanaan dengan target operasional pada 2031.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dukungan legislatif seperti DPD RI, diharapkan transisi energi ini tidak hanya menjadi angka dalam statistik, tetapi menjadi solusi nyata bagi pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri.
