lahatsatu.com – Dinamika politik di tanah air tengah memasuki babak baru yang cukup mengejutkan publik. Kabar mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya memicu berbagai spekulasi, terutama mengenai dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Menanggapi situasi panas ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan pernyataan tegas untuk menenangkan pasar.
Airlangga menegaskan bahwa meskipun situasi politik sedang mengalami gejolak, fondasi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat dan solid. Menurutnya, ketidakpastian politik yang muncul akibat isu pengunduran diri tersebut tidak serta-merta akan meruntuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi.
"Kondisi ekonomi kita saat ini sangat kuat. Jika kita melihat persepsi di pasar saham hingga detik ini, trennya masih terpantau positif," ujar Airlangga saat memberikan keterangan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan situasi ini. Ia menunggu pernyataan resmi lebih lanjut dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk memastikan langkah koordinasi ke depan. Meski demikian, ia optimis bahwa iklim investasi dan pasar modal di Indonesia tetap terjaga dengan baik karena fundamental ekonomi yang sudah terbangun dengan kokoh.
Ketegangan ini bermula dari pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut menjadi titik balik yang memicu kegaduhan di tingkat nasional.
Prasetyo menjelaskan bahwa keinginan Gibran untuk mundur berkaitan erat dengan dinamika hukum yang sedang berkembang, khususnya menyusul keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dilaporkan tidak langsung menolak keinginan sang Wakil Presiden, melainkan memberikan berbagai masukan kepada Gibran.
Persoalan hukum yang melatarbelakangi hal ini cukup pelik. MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti terkait ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri. Tak berhenti di situ, Mahkamah Agung juga mengeluarkan putusan bahwa surat keterangan pendidikan milik Gibran dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Rentetan putusan hukum tersebut memicu gelombang desakan dari berbagai pihak agar Gibran segera meletakkan jabatannya atau bahkan menghadapi proses pemakzulan. Bahkan, sejumlah anggota DPR RI dilaporkan telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat guna menindaklanjuti nasib sang Wakil Presiden.
Di tengah badai politik ini, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional melalui sinergi antara pemerintah dan parlemen. Ia menilai situasi di DPR saat ini masih relatif solid, yang diharapkan dapat membantu menjaga temperatur politik agar tidak berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus memonitor setiap pergerakan agar stabilitas ekonomi tetap menjadi prioritas utama di tengah transisi politik yang tidak menentu ini.
