lahatsatu.com – Potensi besar yang dimiliki Pulau Sabang sebagai gerbang perdagangan internasional tampaknya masih tertahan oleh tembok birokrasi. Selama belasan tahun, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terus berjuang mendapatkan restu dari pemerintah pusat agar kawasan ini bisa resmi menjalankan fungsinya sebagai pusat alih muat barang atau transshipment hub.
Letak geografis Sabang yang sangat strategis, berada tepat di jalur perdagangan dunia, seharusnya menjadikan wilayah ini sebagai pemain kunci dalam distribusi logistik global. Sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), Sabang dirancang untuk mempermudah arus barang tanpa hambatan istilah ekspor dan impor yang rumit. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa mimpi besar tersebut masih jauh dari kata nyata.
Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, mengungkapkan rasa frustrasinya terkait lambatnya realisasi rencana ini. Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti Container Terminal 3 (CT3) seluas 12 hektare, sebenarnya sudah dipersiapkan khusus untuk mendukung fungsi transshipment. Terminal ini dirancang agar kapal-kapal raksasa yang melintas di jalur internasional dapat singgah, melakukan bongkar muat, dan mendistribusikan barang ke pelabuhan lain di kawasan tersebut.
"Mimpinya adalah kapal-kapal yang melintas bisa memanfaatkan pelabuhan kita sebagai hub, lalu didistribusikan ke pelabuhan lainnya. Namun, setelah belasan tahun dibangun, hingga saat ini fungsinya belum berjalan maksimal," ujar Iskandar dalam sebuah diskusi di Sabang, Kamis (5/11/2026).
Menariknya, ketertarikan dunia internasional terhadap Sabang bukan sekadar isapan jempol. India, sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, telah lama melirik potensi Sabang. Sejak tahun 2001, India bahkan sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji kebutuhan investasi pengembangan pelabuhan ini menjadi hub regional. Hasil kajian yang rampung pada 2003 tersebut menunjukkan kebutuhan investasi mencapai angka fantastis, yakni sebesar US$ 140 juta.
India bahkan menawarkan skema kerja sama yang sangat menggiurkan. Mereka bersedia menanggung porsi investasi sebesar 80 hingga 85 persen, sementara Indonesia hanya perlu berkomitmen menyediakan 15 hingga 20 persen sisanya. Tawaran ini telah diajukan secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri dan Bappenas, namun belum membuahkan hasil konkret.
Bahkan, upaya lobi tingkat tinggi telah dilakukan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, dilaporkan telah menyampaikan usulan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar Sabang dijadikan pusat logistik internasional. Meski sudah masuk ke meja kepemimpinan nasional, status Sabang sebagai pusat logistik global masih menunggu ketetapan kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat.
BPKS berharap pemerintah segera menetapkan pengembangan Sabang sebagai agenda nasional. Selain logistik umum, Sabang juga memiliki potensi besar menjadi pangkalan logistik minyak dan gas (migas) di wilayah South Andaman. Dengan fasilitas gudang yang sudah tersedia saat ini, Sabang hanya memerlukan sedikit tambahan fasilitas pendukung untuk menciptakan ekosistem energi yang tangguh di ujung barat Indonesia.
