lahatsatu.com – Kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang sudah memasuki usia dewasa. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan program pemberian rekening bank gratis yang dilengkapi dengan saldo awal sebesar Rp50 ribu. Program ini direncanakan akan mulai direalisasikan dalam waktu dua bulan ke depan sebagai bagian dari upaya mempercepat inklusi keuangan di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan langkah-langkah krusial untuk mematangkan rencana tersebut. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan harmonisasi regulasi serta melakukan validasi data agar bantuan ini tepat sasaran.
"Program rekening gratis ini masih dalam tahap pematangan. Dalam waktu dua bulan ke depan, kami targetkan program ini sudah bisa direalisasikan," ujar Airlangga saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat.
Program stimulus ini dirancang khusus untuk menyasar warga negara yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun hingga saat ini belum memiliki akses ke layanan perbankan atau belum memiliki rekening pribadi. Berdasarkan data terbaru, pemerintah menargetkan sebanyak 25,16 juta penduduk dewasa akan menjadi penerima manfaat dari program ini.
Terkait pendanaan, terdapat penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Jika sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan anggaran sebesar Rp3,84 triliun untuk menjangkau 76,8 juta warga, kini pemerintah telah melakukan penyisiran ulang agar distribusi lebih efektif. Anggaran yang disiapkan saat ini adalah sebesar Rp1,28 triliun untuk mencakup 25 juta penerima.
Airlangga mengungkapkan bahwa perubahan angka ini merupakan hasil dari proses crossing data yang ketat. Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan saldo awal ini benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Kami melakukan penyisiran ulang terhadap data penduduk yang berusia di atas 17 tahun dan belum memiliki rekening. Fokus kami sekarang adalah masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4," tambah Airlangga usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Untuk teknis pelaksanaan, penyediaan data warga penerima akan dikelola oleh dua bank besar milik negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Proses sinkronisasi data ini akan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam prosesnya, pemerintah juga menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memastikan akurasi data dan keamanan simpanan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat, terutama di lapisan ekonomi bawah, untuk mulai terbiasa menggunakan layanan perbankan formal guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.
