Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat perlindungan sosial bagi para relawan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN mewajibkan seluruh mitra dan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendaftarkan para relawan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah III, Ranto, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah bagian integral dari operasional program MBG. "Mitra dan yayasan wajib mendaftarkan setiap tenaga relawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan kerja yang melekat pada pelaksanaan program MBG," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).
Ranto menjelaskan bahwa yayasan dan mitra SPPG bertanggung jawab penuh atas administrasi pelaksanaan program, termasuk memastikan pembayaran hak-hak relawan dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan.
Saat ini, secara nasional tercatat 5.322 SPPG dengan total 278.614 relawan yang belum terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Wilayah III, 3.015 SPPG telah memiliki nomor registrasi kepesertaan, sementara 249 SPPG lainnya masih belum terdaftar.
Provinsi Maluku menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, dengan 52 dari 55 SPPG (94,55%) telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Ranto menekankan perlunya tindakan segera untuk menindaklanjuti 3 SPPG (5,45%) yang masih belum terdaftar.
