lahatsatu.com – Pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Salah satu langkah yang tengah digodok adalah usulan penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pekerja. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang diprediksi akan memuncak pada periode libur akhir tahun mendatang.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Aan Suhanan, mengungkapkan bahwa wacana penerapan WFH ini merupakan hasil diskusi dalam forum persiapan angkutan Nataru. Rencana ini tidak akan diputuskan secara sepihak, melainkan akan dibahas lebih mendalam melalui rapat koordinasi lintas sektoral.
"Kami telah mencatat usulan mengenai pelaksanaan WFH atau work from anywhere (WFA) pada tanggal-tanggal tertentu. Hal ini akan kami bawa ke dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mendapatkan keputusan final," ujar Aan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026).
Berdasarkan analisis data historis yang dihimpun oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), pemerintah memproyeksikan puncak arus mudik Nataru akan terjadi pada 23 Desember 2026. Sementara itu, arus balik masyarakat yang kembali ke kota asal diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 3 Januari 2027. Data ini juga telah disinkronkan dengan masukan dari para pengelola jalan tol serta berbagai asosiasi transportasi di Indonesia.
Untuk memecah konsentrasi massa, skema tanggal WFH yang diusulkan mencakup periode sebelum puncak mudik, yakni pada 21 dan 22 Desember 2026. Selain itu, kebijakan serupa juga direncanakan pada tanggal 4 Januari 2027 untuk meredam kepadatan saat arus balik mulai melandai.
"Usulannya adalah pada tanggal 21-22 Desember di awal periode, kemudian tanggal 4 Januari di akhir periode, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tambah Aan menjelaskan teknis usulan tersebut.
Selain opsi WFH, pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan bekerja jarak jauh. Kemenhub bersama pihak kepolisian dan pengelola jalan tol sedang menyiapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai payung hukum untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Kebijakan ini nantinya akan mencakup pembatasan jam operasional angkutan logistik guna memberikan ruang lebih bagi kendaraan pribadi dan bus pariwisata.
Pemerintah juga tengah memetakan jalur serta pelabuhan alternatif untuk menghindari penumpukan di titik-titik krusial. Salah satu fokus utama adalah penyiapan dermaga penyeberangan alternatif, terutama untuk rute padat seperti Ketapang-Gilimanuk. Dengan adanya koordinasi yang matang antara pemerintah, kepolisian, dan pengelola infrastruktur, diharapkan pergerakan masyarakat selama masa Nataru 2026/2027 dapat berjalan lebih tertib, aman, dan lancar.
