Jakarta, Lahatsatu.com – Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). Redenominasi, yang akan menyederhanakan nilai mata uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1, disebut Purbaya tidak akan terjadi dalam waktu dekat, bahkan tidak pada tahun 2026.
"Redenominasi itu kebijakan bank sentral, dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi (penerapan) nggak sekarang, nggak tahun depan," ujar Purbaya di Universitas Airlangga, Surabaya.
Purbaya menekankan bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki wewenang dalam hal ini. "Saya nggak tahu itu, bukan (urusan) Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral," tegasnya.
Wacana redenominasi ini mencuat setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam PMK tersebut, terdapat rencana penyusunan RUU tentang Perubahan Harga Rupiah yang ditargetkan selesai pada 2026 atau 2027.
Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa belum ada rencana konkret terkait redenominasi. "Belum lah. Masih jauh," katanya. Senada dengan hal tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui bahwa pembahasan redenominasi kemungkinan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dengan demikian, meskipun wacana redenominasi telah muncul, realisasinya masih belum menjadi prioritas pemerintah dan sepenuhnya berada di tangan Bank Indonesia. Masyarakat diharapkan untuk tidak panik dan tetap tenang dalam menyikapi isu ini.
