lahatsatu.com – Pemerintah secara resmi mengambil langkah berani untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui transformasi besar-besaran di sektor pertanian. Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, fokus utama diarahkan pada upaya menekan biaya produksi guna meningkatkan kesejahteraan para petani di seluruh pelosok negeri.
Salah satu kebijakan yang paling mencolok adalah keputusan pemerintah untuk menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Langkah bersejarah ini mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025. Kebijakan ini menandai era baru dalam tata kelola pupuk bersubsidi di Indonesia, di mana petani kini memiliki ruang gerak lebih luas untuk mengelola modal usaha tani mereka.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembenahan ini merupakan hasil dari keberanian pemerintah dalam memangkas aturan-aturan birokrasi yang selama ini menghambat distribusi. "Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Ini adalah momen pertama dalam sejarah negara kita di mana harga pupuk turun, namun di saat yang sama, volume ketersediaannya justru bertambah bagi rakyat," ujar Prabowo dalam keterangan tertulisnya.
Secara mendetail, penurunan harga ini menyentuh berbagai jenis pupuk. Pupuk Urea yang sebelumnya dibanderol Rp 2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp 1.800. Pupuk NPK mengalami penyesuaian dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram, sementara NPK khusus kakao turun dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640 per kilogram. Selain itu, pupuk ZA khusus tebu turun menjadi Rp 1.360 per kilogram, dan pupuk organik kini hanya Rp 640 per kilogram.
Selain urusan harga, pemerintah juga melakukan perombakan besar pada sistem distribusi. Sebanyak 145 regulasi yang dianggap menghambat telah dipangkas untuk menyederhanakan rantai birokrasi. Langkah deregulasi ini bertujuan agar pupuk bersubsidi dapat sampai ke tangan petani dengan lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
Untuk menjaga integritas distribusi, pemerintah tidak segan mengambil tindakan tegas. Hingga semester pertama tahun 2026, sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor yang bermasalah telah dicabut. Langkah ini diambil untuk memberantas praktik mafia pupuk dan peredaran pupuk palsu yang sempat merugikan petani hingga Rp 3,3 triliun akibat kegagalan panen. Digitalisasi melalui sistem e-RDKK juga terus diperkuat guna memastikan pendataan kebutuhan pupuk dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dampak positif dari kebijakan ini mulai terlihat pada indikator kesejahteraan petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 melonjak ke angka 129,19, naik 1,05 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima petani tumbuh lebih cepat dibandingkan biaya yang mereka keluarkan untuk produksi.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa kemudahan akses pupuk adalah fondasi utama. "Jika pupuk mudah didapat dan distribusinya bersih, maka produksi akan meningkat, petani akan untung, dan ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh," pungkasnya.
