Pusat Data Nasional, infrastruktur penting untuk menjamin keamanan data nasional, tengah menghadapi ancaman serius: kekurangan anggaran. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional tahun ini mencapai Rp 542 miliar. Namun, anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp 257 miliar. Bahkan, untuk operasional selama Oktober hingga Desember, anggaran sama sekali belum tersedia.
Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat kebutuhan anggaran untuk tahun depan mencapai Rp 486 miliar, sementara yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.
"Pusat Data Nasional seharusnya menjadi prioritas dalam hal anggaran," tegas Nezar. "Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sehingga bisa menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah."
Kekurangan anggaran ini berpotensi mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia.
Sebagai informasi, saat ini Kominfo dan Telkom mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, yang menyediakan layanan seperti:
- Penyimpanan data penting pemerintahan
- Layanan backup data
- Jaminan keamanan data
Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.
Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, yang memiliki fasilitas backup data berkapasitas 5.709 virtual machine, sempat mengalami kebocoran data dan serangan siber selama Juni – Juli. Pemerintah baru bisa mendapatkan akses ke pusat data tersebut setelah mendapatkan kunci gratis dari hacker Brain Cipher Ransomware pada 3 Juli.
Pemerintah berencana membangun empat Pusat Data Nasional, namun pembangunan di Labuan Bajo dibatalkan. Tiga lokasi yang akan dibangun adalah:
- … (Tuliskan lokasi yang akan dibangun)
Kekurangan anggaran yang dialami Pusat Data Nasional menjadi ancaman serius bagi keamanan data nasional. Pemerintah perlu segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini agar data penting negara tetap aman dan terjaga.
