JAKARTA – Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Nongsa Digital Park, Batam, terus berlanjut. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Meutya Hafid, menyatakan pemerintah kini tengah mencari mitra baru untuk proyek tersebut setelah kerja sama dengan Korea Selatan berakhir.
"Kerja sama dengan Korea Selatan telah selesai setelah dua tahun berjalan," ujar Meutya di Jakarta, Kamis (20/3).
Pemerintah membuka peluang kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) untuk pembangunan PDN. Selain Batam, pemerintah juga tengah membangun PDN di Cikarang, Bekasi, dengan skema G-to-G financing dari pemerintah Prancis senilai 164.679.680 Euro atau sekitar Rp 2,7 triliun. PDN Cikarang ditargetkan beroperasi April mendatang, sedikit mundur dari target awal Maret.
Namun, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kominfo, Teguh Arifiyadi, menjelaskan bahwa kapasitas PDN Cikarang tidak akan mampu menampung seluruh data kementerian dan lembaga pemerintah yang terus bertambah. Oleh karena itu, sebagian data akan disimpan di pusat data swasta.
Untuk mengatur hal ini, Kominfo akan segera menerbitkan aturan klasifikasi data pemerintah menjadi tiga kategori: tertutup, terbatas, dan terbuka. "Tidak semua data pemerintah akan ditempatkan di PDN. Akan ada klasifikasi dan asesmen untuk menentukan data mana yang masuk dan tidak," jelas Teguh.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pemerintah juga menjadi pertimbangan. "Pemerintah tidak memiliki cukup SDM untuk mengelola infrastruktur canggih PDN, termasuk perawatan dan peningkatannya," ujarnya. Meskipun tujuan pembangunan PDN adalah untuk efisiensi anggaran dan koordinasi antar kementerian/lembaga, keterlibatan swasta dalam pengelolaan PDN dinilai krusial.
