Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan strategi andalannya untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam forum ekonomi dunia (World Economic Forum) di Davos, Swiss, Prabowo menjanjikan penegakan hukum yang tegas dan pemangkasan birokrasi yang menghambat investasi.
Di hadapan para pelaku ekonomi, sektor swasta, dan investor global, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu kunci utama, menurutnya, adalah penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.

"Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Investor akan enggan berinvestasi di negara yang penegakan hukumnya lemah atau diragukan," tegas Prabowo, seperti dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/1/2026).
Prabowo mencontohkan keberhasilan penegakan hukum yang telah dilakukan, seperti pengungkapan praktik penyalahgunaan tata kelola bahan bakar dan minyak mentah, serta pemberantasan penggunaan kawasan hutan ilegal. Pemerintah telah menyita 4 juta hektare lahan hutan ilegal yang dikelola untuk pertambangan dan perkebunan.
"Saya bertekad untuk memastikan penegakan hukum di bawah pemerintahan saya. Penegakan hukum harus diutamakan di atas kepentingan pribadi," imbuhnya.
Selain penegakan hukum, Prabowo juga berjanji untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Ia menyadari bahwa investasi besar diperlukan untuk memajukan dan memodernkan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan menyederhanakan regulasi agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Indonesia terbuka untuk investasi asing dan domestik untuk berkontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," kata Prabowo.
Menurutnya, stabilitas politik dan ekonomi, serta kepastian penegakan hukum yang adil adalah prasyarat utama untuk menarik investasi. Pemerintah yang kuat, bersih, dan demokratis akan menjamin hal tersebut.
"Kita telah menghapus ratusan peraturan yang tidak masuk akal, peraturan yang menghambat keadilan dan menciptakan budaya korupsi," pungkas Prabowo.




























