Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 219 Proyek/Program Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi fokus utama pada tahun 2026. Hal ini terungkap dalam laporan Panja Badan Anggaran DPR RI terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Anggaran RAPBN Tahun 2026.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Charles Meikyansyah, menjelaskan bahwa PSN ini akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Secara keseluruhan, PSN dalam RKP 2026 mencakup 219 proyek/program. Dari jumlah tersebut, 7 PSN merupakan inisiatif baru yang digagas langsung oleh Prabowo, sementara 212 PSN lainnya merupakan proyek lanjutan (carry over) yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berbagai tingkat kemajuan pelaksanaan.
"Seluruh proyek tersebut tercakup dalam agenda perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan PSN tahun 2026 dengan target penyelesaian pada tahun berjalan maupun hingga 2029," ujar Charles.
Lebih detail, 7 PSN baru yang ditetapkan atas arahan Prabowo meliputi: PSN Makan Bergizi Gratis (MBG), PSN Sekolah Rakyat, PSN Koperasi Merah Putih, PSN Digitalisasi Pendidikan, PSN Kartu Kesejahteraan, PSN Kartu Usaha Afirmatif, serta PSN Pengelolaan Sampah Terpadu.
Sementara itu, dari 212 PSN lanjutan (carry over), terdapat 88 PSN yang secara fisik telah selesai namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah. Dukungan ini dapat berupa pemanfaatan aset, penyelesaian aspek hukum/regulasi, penetapan status lahan, maupun optimalisasi dampak sosial-ekonomi.
Fokus pada Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif
Salah satu sorotan utama adalah dimasukkannya PSN Kartu Kesejahteraan dan PSN Kartu Usaha Afirmatif. Meskipun detail spesifik mengenai PSN Kartu Kesejahteraan dalam RKP 2026 belum diungkapkan, program serupa yang telah berjalan adalah Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu ini merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, memberikan akses terhadap berbagai bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai.
Sementara itu, Kartu Usaha Afirmatif adalah program yang dirancang untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dari kalangan masyarakat miskin dan rentan. Program ini berada di bawah naungan Kementerian UMKM.
Dengan dimasukkannya Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif sebagai PSN, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.
