Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, membantah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kepindahan Ibu Kota ke Nusantara merupakan keputusan rakyat. Menurut Hidayat, pernyataan Jokowi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Yang dinyatakan Pak Jokowi berbeda dengan fakta yang ada di lapangan," tegas Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9).
Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa IKN merupakan keputusan rakyat, tercermin dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengesahkan UU IKN. Namun, Hidayat menegaskan bahwa tidak semua anggota DPR setuju dengan pemindahan ibu kota.
"Fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak secara UU sejak diputuskan di Paripurna, termasuk ada revisi terhadap UU itu pun PKS menolak," tegasnya.
Hidayat juga mengklaim bahwa terdapat dua survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 57% masyarakat Indonesia tidak sepakat dengan pemindahan ibu kota.
"Jadi, apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan apa yang di lapangan dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja. Apalagi sudah terakhir masa jabatan beliau dan jelas sekali berkali-kali diputuskan kan tidak terlaksana," ujar Hidayat.
Wakil Ketua MPR ini juga menyatakan bahwa kini Keppres pemindahan menjadi keputusan presiden terpilih, dalam hal ini Prabowo Subianto.
