Jakarta, Lahatsatu.com – Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Data terbaru menunjukkan, pada semester I-2025, populasi Indonesia mencapai 286.693.693 jiwa, meningkat sekitar 1,7 juta jiwa dibandingkan akhir tahun 2024.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan bahwa pertumbuhan penduduk ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial ekonomi akibat perbedaan akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan harus dipandang sebagai isu strategis yang melibatkan berbagai sektor.
"Ketimpangan akses layanan dasar dapat memperdalam disparitas sosial ekonomi. Pembangunan kependudukan harus dilihat sebagai isu strategis lintas sektor," ujar Rachmat saat peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045.
DBPK dirancang sebagai dokumen adaptif dan relevan untuk merespons tren global dan dinamika nasional. Diharapkan, dokumen ini menjadi panduan untuk menyelaraskan program pembangunan kependudukan di masa depan.
"DBPK adalah dokumen strategis jangka panjang yang disusun secara komprehensif dan holistik. Dokumen ini tidak hanya menyelaraskan arah kebijakan kependudukan dengan RPJPN, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan strategi nasional, indikator keberhasilan, dan kerangka koordinasi lintas sektor," jelas Rachmat.
Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk menjadikan data kependudukan sebagai dasar perencanaan program pembangunan nasional. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merencanakan kebutuhan dasar penduduk secara tepat, demi pemerataan pembangunan.
"Dengan data kependudukan yang tepat, kita dapat merencanakan kebutuhan pangan, pembangunan sekolah dan puskesmas, serta layanan dasar lainnya. Kita juga dapat memperkirakan kebutuhan buku, dokter, dan guru. Semua ini hanya mungkin jika kita memiliki data kependudukan yang baik," tutur Rachmat.
Bonus Demografi Harus Jadi Berkah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, mengingatkan bahwa bonus demografi yang dialami Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemerintah perlu menyiapkan angkatan kerja yang terampil dan produktif untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kita berada di puncak bonus demografi. Ini bisa menjadi anugerah, tetapi juga bisa menjadi musibah jika tidak dikelola dengan baik. Tugas kita adalah mengubah bonus demografi menjadi dividen pembangunan," kata Pratikno.
Selain itu, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga juga menjadi prioritas. Keberlanjutan lingkungan juga menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.
"Keberlanjutan lingkungan sangat penting, terutama dalam konteks kependudukan. Ini terkait dengan sebaran penduduk dan bagaimana kita menjaga ekosistem alam," pungkas Pratikno.
