Jakarta, Lahatsatu.com – Pemerintah menetapkan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.
Dalam daftar 83 Kegiatan Prioritas Utama RKP 2025, pembangunan IKN berada di urutan ke-73 dengan fokus pada "Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara."
Untuk merealisasikan ambisi tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 36,25 triliun kepada Otorita IKN. Dana ini akan digunakan untuk membiayai tiga kegiatan prioritas utama, yaitu:
- Pembangunan IKN: Rp 18,12 triliun, dengan sasaran mengembangkan kota berkelanjutan, menggerakkan ekonomi Kalimantan, dan mewujudkan simbol identitas nasional.
- Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke IKN: Rp 17,82 triliun, dengan sasaran membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan sekitarnya, serta menyelenggarakan pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- Pembangunan Sosial, Superhub Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan IKN: Rp 306,88 miliar, dengan sasaran mewujudkan pengembangan superhub ekonomi, pembangunan sosial dan sumber daya manusia, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pemerintah menargetkan IKN akan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 2028. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing.
