lahatsatu.com – Raksasa otomotif asal Tiongkok, PT BYD Motor Indonesia, kini tengah menghadapi tantangan serius terkait stabilitas operasional di fasilitas produksinya. Pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, dilaporkan berulang kali menjadi sasaran aksi demonstrasi oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas). Menanggapi situasi yang kian memanas, pihak manajemen BYD secara terbuka meminta intervensi dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meredam gejolak tersebut.
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, menyatakan bahwa perusahaan sangat menyayangkan rentetan aksi unjuk rasa yang terjadi. Menurutnya, stabilitas lingkungan kerja sangat krusial bagi kelancaran proses produksi. Ia berharap pihak berwenang dapat memberikan klarifikasi yang transparan mengenai poin-poin tuntutan para demonstran agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.
"Kami mengharapkan bantuan dari pihak berwajib atau instansi terkait untuk memberikan informasi yang terang dan jelas. Hal ini penting agar tidak muncul kebingungan atau kesalahpahaman di masyarakat luas," ujar Luther saat memberikan keterangan di area pabrik Subang, Selasa (10/11/2026).
Aksi unjuk rasa ini bukanlah kali pertama terjadi. Catatan menunjukkan bahwa pada akhir Oktober 2026, pabrik BYD sempat didemo oleh ormas yang menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal. Bahkan, isu serupa juga sempat mencuat pada tahun 2025, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Meski sejauh ini operasional pabrik diklaim belum terganggu secara signifikan, BYD tetap merasa perlu mengambil langkah preventif demi menjaga iklim investasi.
Luther menekankan bahwa sebagai perusahaan berskala global, setiap dinamika yang terjadi di Indonesia akan menjadi sorotan dunia internasional. "BYD adalah perusahaan global. Aktivitas bisnis kami dipantau oleh banyak pemangku kepentingan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat global. Kami ingin menghindari adanya mispersepsi dari para stakeholders internasional mengenai situasi di pabrik kami," tambahnya.
Terkait isu penyerapan tenaga kerja lokal yang menjadi pemicu utama demonstrasi, BYD memberikan penjelasan teknis. Saat ini, pabrik tersebut telah mempekerjakan sekitar 6.000 orang, di mana 90 persen di antaranya adalah warga negara Indonesia. Dari jumlah tersebut, 80 persen merupakan warga Jawa Barat dan 30 persen adalah warga asli Subang.
Perusahaan menjelaskan bahwa keterlibatan warga lokal Subang belum mencapai angka maksimal karena adanya standar kualifikasi yang ketat. Mengingat Subang belum memiliki sejarah industri manufaktur kendaraan roda empat, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman minimal 1 hingga 2 tahun di industri otomotif, bahkan hingga 4 tahun untuk posisi spesifik.
"Kami terpaksa harus mengambil talenta dari wilayah Jawa Barat lainnya yang sudah memiliki pengalaman di fasilitas manufaktur otomotif," jelas Luther. Kendati demikian, BYD tetap berkomitmen penuh untuk terus berkembang di Subang dengan target jangka panjang mampu menyerap hingga 20.000 tenaga kerja di masa mendatang.
