lahatsatu.com – Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara resmi mengeluarkan instruksi keras bagi para pelaku usaha yang nekat bermain harga atau melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Tak main-main, pengusaha yang terbukti nakal kini terancam hukuman penjara hingga tujuh tahun dan denda fantastis mencapai Rp 1,5 miliar.
Kebijakan tegas ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 456 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), HET, serta harga SPHP untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, hingga berbagai kebutuhan pangan lainnya.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa (10/11/2026), Amran menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat. "Sanksi pidana ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Selain itu, ada denda terbaru yang sangat besar, yakni Rp 1,5 miliar," tegas Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Bapanas.
Meski ancaman pidana sangat berat, pemerintah menjelaskan bahwa pemberian sanksi akan dilakukan secara bertahap. Proses penindakan tidak langsung menuju ke ranah hukum, melainkan dimulai dari sanksi administratif. Tahapannya meliputi pemberian peringatan tertulis, pengenaan denda, hingga rekomendasi pencabutan izin usaha. Dalam kondisi tertentu, pemerintah bahkan dapat melakukan penarikan produk pangan pokok yang beredar di pasar jika terbukti tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pengawasan terhadap aturan ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kepala Bapanas, Gubernur, Bupati, hingga aparat penegak hukum seperti Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Jika pengawas menemukan bukti awal adanya tindak pidana di sektor pangan, mereka akan segera melaporkannya kepada penyidik berwenang.
Aturan ini menyasar spektrum pelaku usaha yang luas, mulai dari Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Perum Bulog, pengecer di pasar rakyat, hingga distributor dan koperasi.
Sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha, pemerintah telah menetapkan daftar harga untuk 19 komoditas penting. Misalnya, untuk beras premium, HET di Zona 1 dipatok Rp 14.900/kg, sementara beras medium di Zona 1 berada di angka Rp 13.500/kg. Untuk komoditas lain seperti telur ayam ras, HET konsumen ditetapkan sebesar Rp 30.000/kg, dan daging ayam ras dipatok maksimal Rp 40.000/kg.
Langkah preventif dan represif ini diharapkan dapat memutus rantai spekulan yang seringkali memanfaatkan situasi ekonomi untuk menaikkan harga secara tidak wajar, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga dan harga di tingkat konsumen tetap terjangkau.
